Tracing TB dan CKG di Palembang Diperkuat, BPJS Kesehatan Pastikan Data JKN Terintegrasi
PALEMBANG, SRIWIJAYATERKINI.CO – Upaya menemukan kasus tuberkulosis (TB) secara lebih dini di Kota Palembang terus diperkuat melalui integrasi dengan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Integrasi tersebut tidak hanya berfokus pada proses pemeriksaan kesehatan, tetapi juga menyasar penguatan koordinasi lintas sektor, khususnya dalam memastikan data kependudukan dan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersambung dengan baik.
Langkah ini dinilai penting agar masyarakat yang teridentifikasi membutuhkan layanan kesehatan dapat segera memperoleh penanganan tanpa terkendala persoalan administrasi.
Penguatan integrasi tersebut terlihat dalam kegiatan Tracing Tuberkulosis Terintegrasi Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digelar di lokus Puskesmas Sukarami, Jalan Perindustrian II Joglo–Sukarami Indah RT 08 RW 03, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Senin (24/8/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus bersama Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benyamin Paulus Octavianus.
BPJS Kesehatan Cabang Palembang juga hadir bersama sejumlah pemangku kepentingan terkait. Dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk memastikan koneksi data peserta JKN dapat berjalan dengan baik.
Koordinasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung proses penelusuran dan pemeriksaan kesehatan masyarakat. Data peserta yang sesuai diharapkan dapat membantu petugas menentukan tindak lanjut bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
Kunjungan kerja kedua wakil menteri tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan penemuan kasus TB yang terintegrasi dengan Program CKG di wilayah Kota Palembang.
Wamenkes Benyamin Paulus Octavianus menekankan pentingnya sinkronisasi data antarinstansi agar masyarakat tidak menghadapi kendala ketika membutuhkan akses layanan kesehatan.
“Data Dukcapil harus sinkron agar ketika terhubung ke BPJS Kesehatan tidak menimbulkan kendala bagi masyarakat. Karena itu, dalam kegiatan seperti ini perlu ada Dukcapil, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan, terutama ketika dilakukan pengecekan data peserta PBI,” ujar Benyamin.
Menurutnya, keterhubungan data tersebut memiliki manfaat langsung bagi masyarakat. Ketika identitas kependudukan, data kepesertaan JKN, serta informasi layanan kesehatan dapat terhubung dengan baik, petugas di lapangan akan memiliki dasar data yang lebih akurat untuk menentukan langkah penanganan.
